Kelas ini mengajarkan strategi penyusunan dokumen UKL-UPL berbasis regulasi terkini (OSS RBA) agar praktisi dan konsultan lingkungan mampu menghasilkan dokumen yang lolos evaluasi instansi berwenang.

Dalam lanskap perizinan lingkungan yang terus berkembang — khususnya sejak diterapkannya sistem berbasis risiko melalui OSS RBA — dokumen UKL–UPL telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang menentukan keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Namun kenyataannya, masih banyak dokumen yang gagal pada tahap evaluasi akibat kesalahan identifikasi dampak, matriks pengelolaan yang tidak akurat, hingga ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan aktual. Melalui materi yang tersusun sistematis dan berbasis studi kasus nyata, peserta akan mendapatkan panduan praktis mengenai:

• Dinamika regulasi & perizinan berbasis risiko: perkembangan terbaru sistem OSS RBA dan dampaknya pada dokumen lingkungan.
• Posisi dan fungsi strategis UKL–UPL: termasuk kewajiban penggunaan sistem AMDALNET dalam kerangka perizinan lingkungan.
• Struktur, metodologi, dan strategi penyusunan dokumen: termasuk integrasi matriks data lingkungan ke AMDALNET sesuai Permen LH No. 1 Tahun 2025.
• Integrasi Persetujuan Teknis (Pertek): meliputi pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, dan penanganan limbah B3.
• Tantangan umum & faktor kritis evaluasi: faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan evaluasi dan persetujuan dokumen oleh instansi berwenang.

• Kompetensi Penyusunan Dokumen yang Lolos Evaluasi: Menguasai struktur, skala/besaran usaha, dan uraian komponen dampak dalam penyusunan UKL-UPL.
• Kesiapan Sistem AMDALNET & OSS: Memahami alur pengujian dokumen dan template formulir UKL-UPL standar spesifik/menengah rendah.
• Kepastian Regulasi Terkini: Paham integrasi matriks data lingkungan ke AMDALNET sesuai Permen LH No. 1 Tahun 2025, termasuk penanganan format dokumen lama vs baru.
• Solusi Kasus Nyata Lapangan

• Penyusun/Konsultan AMDAL & UKL-UPL: perlu strategi penyusunan dokumen yang efektif dan lolos evaluasi instansi berwenang.
• Pelaku Usaha/Pemrakarsa Kegiatan: perlu memahami kewajiban dokumen lingkungan sesuai skala usaha dan tingkat risiko.
• PIC Perizinan/OSS Perusahaan: perlu menguasai alur AMDALNET dan Pertek untuk mempercepat penerbitan persetujuan lingkungan.
• Aparat Pemerintah/Evaluator Dokumen Lingkungan: perlu memahami sudut pandang penyusun agar proses evaluasi lebih efisien, relevan dengan seluruh unit kompetensi.
• Sustainability/HSE Officer: perlu memastikan dokumen UKL-UPL perusahaan selalu mengikuti regulasi terbaru.