Kewajiban AMDAL untuk Industri Minyak dan Gas, Kajian yang Diperlukan
Tim Editorial GreenSkill AMDAL, Industri Migas, Persetujuan Lingkungan, RKL-RPL, Pelatihan AMDAL

Kewajiban AMDAL untuk Industri Minyak dan Gas, Kajian yang Diperlukan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian dampak penting suatu rencana usaha terhadap lingkungan hidup yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan. Di sektor minyak dan gas bumi (migas), kegiatan seperti eksploitasi lapangan, pipa transmisi, kilang, serta fasilitas LNG dan LPG wajib AMDAL jika skalanya melewati ambang di Permen LHK 4/2021. Persetujuan Lingkungan yang terbit dalam bentuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha melalui OSS menurut PP 28/2025.

Apa Dasar Hukum AMDAL untuk Industri Migas?

RegulasiIsi yang relevan
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah UU 6/2023 (Cipta Kerja)Kewajiban AMDAL bagi usaha yang berdampak penting
PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPersetujuan Lingkungan, kriteria wajib AMDAL, penyusunan dan uji kelayakan dokumen
PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPersetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha, diajukan melalui OSS. PP ini mencabut PP 5/2021
Permen LHK 4/2021Daftar usaha dan kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL beserta tata cara penyusunan dokumen

Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Kegiatan Migas Apa Saja yang Wajib AMDAL?

Kewajiban AMDAL ditentukan oleh jenis kegiatan dan skala atau besarannya. Kegiatan migas yang tercantum dalam daftar wajib AMDAL antara lain:

  • Eksploitasi dan pengembangan produksi migas di darat maupun di laut, berdasarkan kapasitas produksi minyak atau gas.
  • Pipa transmisi migas, berdasarkan panjang jalur pipa.
  • Kilang minyak, berdasarkan kapasitas pengolahan.
  • Kilang LNG dan LPG, berdasarkan kapasitas produksi.

Ambang skala setiap kegiatan tercantum di Lampiran I Permen LHK 4/2021. Kegiatan di bawah ambang wajib menyusun UKL-UPL. Selain skala, PP 22/2021 juga mewajibkan AMDAL bagi kegiatan yang lokasinya berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Pembahasan cara memilih antara AMDAL dan UKL-UPL ada di artikel AMDAL atau UKL-UPL: Cara Menentukan Sebelum Membangun Pabrik.

Dokumen Apa Saja yang Disusun dalam AMDAL?

DokumenIsi
Kerangka Acuan (KA)Ruang lingkup kajian, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi, dan metode
Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup)Prakiraan dan evaluasi dampak penting dari tahap prakonstruksi hingga pascaoperasi
RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)Cara mengelola dan memantau setiap dampak penting, lengkap dengan lokasi, periode, dan penanggung jawab

Ketiga dokumen ini disusun berdasarkan rona lingkungan awal yang diukur langsung di lokasi rencana kegiatan.

Dampak Penting Apa yang Biasa Dikaji pada Kegiatan Migas?

Komponen lingkunganSumber dampak pada kegiatan migas
Kualitas udaraEmisi dari unit pembakaran dan gas suar (flare)
Kualitas airAir terproduksi (produced water) dan air limbah operasional
Limbah B3Limbah pemboran, oli bekas, dan kemasan bahan kimia
Risiko tumpahan minyakKegiatan pengeboran, penyaluran pipa, dan bongkar muat
Kebisingan dan getaranSurvei seismik, pengeboran, dan operasi kompresor
Keanekaragaman hayatiPembukaan lahan, kegiatan di perairan, dan gangguan habitat
Sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakatPembebasan lahan, perubahan mata pencaharian, dan persepsi masyarakat

Dasar pengelolaan limbah B3 dari kegiatan ini dibahas di artikel Limbah B3 yang Wajib Dipahami Sebelum Cari Kerja di Bidang Lingkungan.

Bagaimana Alur AMDAL melalui OSS dan Amdalnet?

  1. Penapisan. Pemrakarsa memasukkan rencana kegiatan untuk menentukan apakah kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
  2. Pengumuman dan konsultasi publik. Masyarakat terdampak dilibatkan sebelum KA disusun.
  3. Penyusunan KA, Andal, dan RKL-RPL oleh penyusun bersertifikat kompetensi.
  4. Uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, setelah dokumen dinyatakan lengkap secara administrasi.
  5. Penerbitan SKKLH sebagai Persetujuan Lingkungan.
  6. Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS dengan Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar.

Amdalnet adalah sistem informasi tempat dokumen AMDAL diajukan, dinilai, dan dipantau, yang terhubung dengan OSS.

Apa Kewajiban Perusahaan Setelah SKKLH Terbit?

  • Melaksanakan RKL-RPL sesuai isi dokumen yang disetujui.
  • Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala setiap 6 bulan kepada instansi lingkungan hidup.
  • Memenuhi Persetujuan Teknis untuk pembuangan air limbah dan emisi jika diwajibkan.
  • Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika rencana kegiatan berubah, misalnya ada penambahan kapasitas atau fasilitas.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan Perizinan Berusaha sesuai PP 28/2025.

Siapa yang Boleh Menyusun Dokumen AMDAL?

Dokumen AMDAL disusun oleh penyusun perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, yaitu Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA) dan Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA), atau oleh lembaga penyedia jasa penyusunan yang teregistrasi. Kompetensi ini dibangun bertahap:

Jenis pelatihanFokus
AMDAL Tipe ADasar dasar AMDAL untuk pemahaman umum
AMDAL Tipe BPenyusunan dokumen AMDAL
AMDAL Tipe CPenilaian dokumen AMDAL

Penjelasan lengkapnya ada di artikel Perbedaan AMDAL Tipe A, B, dan C, Mana yang Anda Butuhkan dan Jenjang Karier Konsultan AMDAL dari Penyusun hingga Penilai.

Pelatihan AMDAL di GreenSkill ID

GreenSkill ID menyelenggarakan Pelatihan Dasar Dasar AMDAL (Tipe A), Pelatihan AMDAL Tipe B, dan Pelatihan AMDAL Tipe C. Bagi tim lingkungan perusahaan migas yang sudah memiliki SKKLH, tersedia kelas Pelaporan Implementasi AMDAL dan UKL-UPL. Jadwal, format, dan harga mengikuti informasi terbaru di halaman masing masing.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua kegiatan migas wajib AMDAL? Tidak. Kewajiban AMDAL bergantung pada jenis dan skala kegiatan sesuai Lampiran I Permen LHK 4/2021. Kegiatan di bawah ambang wajib menyusun UKL-UPL, kecuali lokasinya berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Apa hubungan AMDAL dengan OSS? Menurut PP 28/2025, Persetujuan Lingkungan adalah persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Untuk kegiatan wajib AMDAL, Persetujuan Lingkungan terbit dalam bentuk SKKLH dan diajukan melalui OSS.

Apa saja dokumen dalam AMDAL? Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), serta Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

Seberapa sering laporan RKL-RPL disampaikan? Laporan pelaksanaan RKL-RPL disampaikan setiap 6 bulan kepada instansi lingkungan hidup.

Siapa yang boleh menyusun dokumen AMDAL? Penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (KTPA atau ATPA), atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen yang teregistrasi.

Referensi

  1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sumber: peraturan.bpk.go.id

Artikel ini disusun dengan bantuan AI.