Kuasai Baku Mutu dengan Pelatihan dan Sertifikasi PPPU
Tim Editorial GreenSkill Baku Mutu Emisi, Pencemaran Udara, PPPU, CEMS, PROPER

Kuasai Baku Mutu dengan Pelatihan dan Sertifikasi PPPU

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar zat pencemar yang boleh dilepaskan dari cerobong atau sumber tetap lainnya ke udara. Di Indonesia, nilainya ditetapkan per jenis kegiatan dalam peraturan menteri, misalnya untuk ketel uap, mesin pembakaran dalam atau genset, dan pembangkit listrik tenaga termal. Persetujuan lingkungan atau Persetujuan Teknis perusahaan dapat menetapkan batas yang lebih ketat. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) memastikan emisi perusahaan dipantau, dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku, dan dilaporkan.

Peraturan Apa yang Menetapkan Baku Mutu Emisi?

Jenis kegiatanPeraturan
Sumber tidak bergerak secara umum, untuk jenis kegiatan yang belum diatur khususKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995
Ketel uapPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007
Industri carbon blackPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008
Pembangkit listrik tenaga termalPeraturan Menteri LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019
Mesin dengan pembakaran dalam atau gensetPeraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2021

Daftar ini contoh, bukan daftar lengkap. Langkah pertama PPPU adalah memastikan peraturan sektor mana yang berlaku untuk setiap sumber emisi di perusahaan, lalu mencocokkannya dengan Persetujuan Teknis dan dokumen lingkungan.

Parameter Apa yang Umum Diatur?

ParameterSumber umum
PartikulatPembakaran bahan bakar padat, proses penggilingan atau pengeringan
Sulfur dioksida (SO2)Pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur
Nitrogen oksida (NOx, dinyatakan sebagai NO2)Pembakaran bersuhu tinggi
Karbon monoksida (CO)Pembakaran tidak sempurna
OpasitasIndikator visual kepekatan asap
Parameter khusus sektorMisalnya HCl, HF, atau merkuri, sesuai jenis industri

Nilai baku mutu umumnya dinyatakan dalam mg/Nm³ pada kondisi standar dan koreksi kadar oksigen tertentu. Membandingkan hasil uji tanpa koreksi yang sama bisa menghasilkan kesimpulan keliru.

Bagaimana Emisi Dipantau?

AspekPemantauan manualPemantauan terus menerus (CEMS)
CaraPengambilan sampel di cerobong pada waktu tertentuAlat terpasang permanen mengukur emisi secara terus menerus
PelaksanaLaboratorium lingkungan teregistrasiPerusahaan, dengan alat yang memenuhi persyaratan
FrekuensiBerkala, sesuai peraturan sektor dan Persetujuan TeknisTerus menerus
PelaporanLaporan berkala ke instansi lingkungan hidupData terhubung ke SISPEK

Permen LHK 13/2021 mengatur Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara Terus Menerus (SISPEK), yang mewajibkan jenis industri tertentu menghubungkan data CEMS ke sistem pemerintah. Pelaporan perizinan bidang lingkungan hidup dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (SIMPEL).

Untuk genset cadangan, Permen LHK 11/2021 mensyaratkan data hasil pengukuran sesuai kapasitas dan spesifikasinya.

Bagaimana Kaitannya dengan PROPER?

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) diatur dalam Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021. Ketaatan pengendalian pencemaran udara menjadi salah satu aspek yang dinilai, antara lain:

  • Inventarisasi seluruh sumber emisi dan kesesuaiannya dengan persetujuan.
  • Pemantauan sesuai jadwal dan parameter yang dipersyaratkan.
  • Pemenuhan baku mutu emisi.
  • Pelaporan tepat waktu.
  • Penggunaan laboratorium yang memenuhi persyaratan.

Kekurangan data pemantauan atau pelaporan yang tidak lengkap dapat menurunkan peringkat ketaatan.

Apa Peran PPPU dalam Pemenuhan Baku Mutu Emisi?

  1. Mengidentifikasi sumber emisi dan peraturan baku mutu yang berlaku untuk setiap sumber.
  2. Menentukan karakteristik emisi dan tingkat pencemarannya.
  3. Memilih dan mengevaluasi alat pengendali pencemaran udara, seperti bag filter, cyclone, scrubber, atau electrostatic precipitator.
  4. Menyusun rencana pemantauan dan memastikan pemantauan manual maupun CEMS berjalan.
  5. Mengevaluasi hasil terhadap baku mutu dan menindaklanjuti pelampauan.
  6. Menyusun laporan berkala sesuai persetujuan.

Kompetensi ini diuji dalam sertifikasi PPPU yang diatur Permen LHK P.6/2018. Syarat dan tahapannya dibahas di artikel Kapan Pabrik Baru Wajib Pelatihan dan Sertifikasi PPPU?.

Pelatihan PPPU di GreenSkill ID

GreenSkill ID menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi PPPU untuk membantu peserta menguasai identifikasi sumber emisi, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan baku mutu. Jadwal, format, dan harga mengikuti informasi terbaru pada poster berikut atau di halaman Training & Certification.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu baku mutu emisi sumber tidak bergerak? Batas kadar zat pencemar yang boleh dilepaskan ke udara dari sumber tetap, seperti cerobong ketel uap, genset, atau tungku industri.

Di mana saya menemukan baku mutu emisi untuk industri saya? Pada peraturan menteri sesuai jenis kegiatan, lalu cocokkan dengan Persetujuan Teknis atau dokumen lingkungan perusahaan, yang dapat menetapkan batas lebih ketat.

Apa itu SISPEK? Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara Terus Menerus, diatur dalam Permen LHK 13/2021, yang menghubungkan data CEMS jenis industri tertentu ke sistem pemerintah.

Apakah genset cadangan juga wajib diukur emisinya? Ya. Permen LHK 11/2021 mensyaratkan genset cadangan memiliki data hasil pengukuran sesuai kapasitas dan spesifikasinya.

Apa beda pemantauan manual dan CEMS? Pemantauan manual mengambil sampel pada waktu tertentu melalui laboratorium, sedangkan CEMS mengukur emisi secara terus menerus dengan alat yang terpasang permanen.

Referensi

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap. Sumber: ppkl.menlhk.go.id
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black. Sumber: ppkl.menlhk.go.id
  5. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  6. Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara Terus Menerus. Sumber: peraturan.bpk.go.id
  7. Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber: peraturan.bpk.go.id

Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan ditinjau oleh Tim Editorial GreenSkill ID.