Persetujuan lingkungan adalah persetujuan pemerintah pusat atau daerah atas kelayakan atau kesanggupan pengelolaan lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan, berbentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Menurut PP 22/2021, persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha, yang diajukan melalui sistem OSS. Tanpa persetujuan lingkungan yang valid, perizinan berusaha berisiko tertunda atau dikenai sanksi administratif.
Apa Bedanya Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan?
Izin lingkungan adalah istilah lama yang berdiri sendiri sebelum UU Cipta Kerja. Setelah PP 22/2021 berlaku, istilah yang dipakai adalah persetujuan lingkungan, dan statusnya menjadi prasyarat Perizinan Berusaha, bukan izin terpisah. Persetujuan lingkungan juga berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang bergantung padanya.
Apa Saja Jenis Dokumennya?
Jenis dokumen ditentukan oleh jenis dan skala dampak usaha. Tabel berikut merangkum perbedaannya.
| Dokumen | Untuk kegiatan | Bentuk persetujuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| AMDAL | Berdampak penting | SKKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) | Persetujuan lingkungan |
| UKL-UPL | Tidak berdampak penting tetapi wajib UKL-UPL | PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) | Persetujuan lingkungan |
| SPPL | Di luar AMDAL dan UKL-UPL | Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | Bukan persetujuan lingkungan |
Penentuan dokumen yang wajib bagi suatu usaha mengikuti ketentuan jenis usaha dan skala dampak yang berlaku.
Siapa yang Menerbitkan Persetujuan Lingkungan?
SKKLH diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya (PP 22/2021 Pasal 50 ayat 1). Artinya, kewenangan daerah tetap ada. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menangani urusan lingkungan hidup, yaitu KLH/BPLH sejak akhir 2024. Pengajuan dokumen AMDAL ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai tingkat kewenangan itu.
Bagaimana Hubungannya dengan OSS?
OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi. Dasar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kini PP 28 Tahun 2025, yang menggantikan PP 5 Tahun 2021. Menurut ulasan Hukumonline, OSS bergeser dari sekadar alat fasilitasi menjadi instrumen pengawasan kepatuhan usaha. Pelaku usaha perlu memastikan persetujuan lingkungan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada perizinan berusahanya.
Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, bukan prasyarat NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diperoleh melalui OSS.
Apa Sanksi bila Tidak Patuh?
PP 22/2021 mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran persetujuan lingkungan, yaitu instrumen hukum yang berupa kewajiban atau perintah, dan/atau penarikan keputusan administratif. Pada sisi perizinan berusaha, ulasan Hukumonline menyebut PP 28/2025 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, denda, hingga pencabutan perizinan dasar atau legalitas usaha, dan dalam kasus tertentu paksaan pemerintah. Rincian pasal, besaran, dan tahapannya perlu dibaca langsung pada teks peraturan.
Apa yang Bisa Dilakukan agar Tidak Terkena Sanksi?
- Cek dokumen. Pastikan jenis dokumen (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) sesuai dengan kegiatan dan skala usaha Anda.
- Cocokkan dengan perizinan. Samakan kegiatan pada persetujuan lingkungan dengan yang tercantum di perizinan berusaha pada OSS.
- Laksanakan komitmen. Jalankan pengelolaan dan pemantauan sesuai dokumen, lalu laporkan secara berkala.
- Perbarui bila ada perubahan. Perluasan atau perubahan kegiatan dapat memerlukan perubahan dokumen.
- Siapkan bukti. Simpan data pemantauan dan laporan agar siap bila diperiksa.
- Tingkatkan kompetensi tim. Staf HSE dan lingkungan yang memahami alur dokumen lebih siap menjawab pemeriksaan.
Apakah Pelatihan Wajib dan Bagaimana Perannya?
Kami tidak menemukan ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha mengikuti pelatihan perizinan lingkungan untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Pelatihan berperan membantu tim memahami dokumen dan prosedur, bukan sebagai syarat hukum. Untuk penyusunan dokumen AMDAL, kompetensi penyusun mengikuti jalur LPK Amdal dan LSK Amdal menurut Permen LHK No. 18 Tahun 2021, bukan sertifikasi BNSP. Pilih penyelenggara pelatihan yang akreditasinya dapat Anda verifikasi.
Untuk kebutuhan kompetensi tenaga teknis di luar penyusunan AMDAL, seperti pengendalian pencemaran air dan udara atau pengelolaan limbah B3, GreenSkill ID menyediakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi BNSP.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa beda izin lingkungan dan persetujuan lingkungan? Izin lingkungan adalah istilah lama. Persetujuan lingkungan menurut PP 22/2021 berupa SKKLH atau PKPLH dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha.
Apa kepanjangan PKPLH? Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Apakah persetujuan lingkungan prasyarat NIB? Bukan. Persetujuan lingkungan adalah prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
Siapa yang menerbitkan SKKLH? Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
Apakah SPPL termasuk persetujuan lingkungan? Tidak. SPPL adalah pernyataan untuk kegiatan di luar kewajiban AMDAL dan UKL-UPL.
Apakah ada sanksi bila tidak memiliki persetujuan lingkungan? Ya, berupa sanksi administratif. Rincian jenis dan tahapannya perlu dibaca pada teks PP 22/2021 dan PP 28/2025.
Referensi
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pasal.id/peraturan/pp/pp-no-22-tahun-2021
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ulasan: Hukumonline, "Babak Baru Perizinan Berbasis Risiko melalui PP 28/2025".
- Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021 (jalur kompetensi AMDAL). Cek judul lengkap pada teks resmi sebelum dikutip.
Artikel ini disusun dengan bantuan AI
